NGKUMAN PENDIDIKAN PANCASILA
PROF.KAELAN BAB I
- – - { PENDAHULUAN } – - -
Pancasila = dasar filsafatv
o Disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945
o Tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
o Diundangkan dalam :
Berita RI Tahun 2 No.7ü
Batang Tubuh UUDS 1945ü
o Disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945
o Tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
o Diundangkan dalam :
Berita RI Tahun 2 No.7ü
Batang Tubuh UUDS 1945ü
TAP MPR Tahun 1998 No.XVIII/MPR/1998v
Mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI
Mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI
- – - {
LANDASAN } – - -
Landasan Pendidikan Pancasila :v
A. Historis
B. Kultural
C. Yuridis
D. Filosofis
A. Historis
B. Kultural
C. Yuridis
D. Filosofis
A. LANDASAN
HISTORIS
• Terbentuk melalui proses panjang sejak zaman kerajaan
• Suatu prinsip tersimpul dalam pandangan dan filsaat hidup bangsa berupa ciri khas, sifat, dan karakter.
• Nasionalisme Indonesia bukan dengan kekuasaan atau hegemoni ideologi tapi dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah.
• Kausa Materialis Pancasila :
• Terbentuk melalui proses panjang sejak zaman kerajaan
• Suatu prinsip tersimpul dalam pandangan dan filsaat hidup bangsa berupa ciri khas, sifat, dan karakter.
• Nasionalisme Indonesia bukan dengan kekuasaan atau hegemoni ideologi tapi dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah.
• Kausa Materialis Pancasila :
B. LANDASAN
KULTURAL
• Setiap bangsa memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain.
• Sila-sila Pancasila merupakan karya besar bangsa yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis pendiri negara, diantaranya :
o Soekarno
o Moh.Yamin
o Moh.Hatta
o Soepomo
• Sila-sila Pancasila merupakan hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai.
• Setiap bangsa memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain.
• Sila-sila Pancasila merupakan karya besar bangsa yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis pendiri negara, diantaranya :
o Soekarno
o Moh.Yamin
o Moh.Hatta
o Soepomo
• Sila-sila Pancasila merupakan hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai.
C. LANDASAN
YURIDIS
• UU No.2 Tahun 1989 memuat Sistem Pendidikan Nasional di Perguruan Tinggi
• Pasal 39 berisi kurikulum (jenis/jalur/jenjang) dinyatakan wajib memuat pendidikan :
o Pancasila
o Agama
o Kewarganegaraan
• SK Mendiknas No.232/U/2000
Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belaja Mahasiswa. Pasal 10 ayat 1 menyatakan setiap pelajaran wajib memuat agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan.
• SK Dirjen PT : SK No.38/DIKTI/KEP/2002 (pasal 3)
Untuk :
o Mampu berpikir
o Nasional
o Dinamis
Terdiri :
o Historis
o Filosofis
o Ketatanegaraan
o Etika politik
• UU No.2 Tahun 1989 memuat Sistem Pendidikan Nasional di Perguruan Tinggi
• Pasal 39 berisi kurikulum (jenis/jalur/jenjang) dinyatakan wajib memuat pendidikan :
o Pancasila
o Agama
o Kewarganegaraan
• SK Mendiknas No.232/U/2000
Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belaja Mahasiswa. Pasal 10 ayat 1 menyatakan setiap pelajaran wajib memuat agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan.
• SK Dirjen PT : SK No.38/DIKTI/KEP/2002 (pasal 3)
Untuk :
o Mampu berpikir
o Nasional
o Dinamis
Terdiri :
o Historis
o Filosofis
o Ketatanegaraan
o Etika politik
D. LANDASAN
FILOSOFIS
• Sebelum merdeka
o Bangsa berketuhanan dan berkemanusiaan
o Karena manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa (kenyataan objektif)
• Syarat mutlak suatu negara
o Negara berpersatuan dan berkerakyatan
o Persatuan berwujud rakyat (unsur pokok)
• Konsekuensi rakyat
o Rakyat
o Dasar ontologis demokrasi karena asal mula kekuasaan negara adalah rakyat
• Sebelum merdeka
o Bangsa berketuhanan dan berkemanusiaan
o Karena manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa (kenyataan objektif)
• Syarat mutlak suatu negara
o Negara berpersatuan dan berkerakyatan
o Persatuan berwujud rakyat (unsur pokok)
• Konsekuensi rakyat
o Rakyat
o Dasar ontologis demokrasi karena asal mula kekuasaan negara adalah rakyat
- – - {
TUJUAN } – - -
UU No.2 Tahun 1989 dan SK No.38/DIKTI/KEP/2003v
Mengarahkan perhatian pada moral dalam kehidupan sehari-hari dengan :
o Memanfaatkan iman dan taqwa
o Mendukung kerakyatan
Mengarahkan perhatian pada moral dalam kehidupan sehari-hari dengan :
o Memanfaatkan iman dan taqwa
o Mendukung kerakyatan
Arti tujuan pendidikanv
Seperangakat tindakan intelektual penuuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi dan bidang profesi masing-masing.
Cermin sikapv
o Intelektual, meliputi :
a. Kemafiran
b. Ketepatan
c. Keberhasilan bertindak
o Tanggung jawab, meliputi :
a. Iptek
b. Etika
c. Agama
d. Budaya
Kesimpulan tujuanv
o Kemampuan bertanggung jawab sesuai hati nurani
o Mengenali masalah hidup, kesejahteraan dan solusi
o Mengenali perubahan dan perkembangan :
a. Ilmu pengetahuan
b. Teknologi
c. Seni
o Memaknai sejarah dan nilai budaya untuk persatuan
Seperangakat tindakan intelektual penuuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi dan bidang profesi masing-masing.
Cermin sikapv
o Intelektual, meliputi :
a. Kemafiran
b. Ketepatan
c. Keberhasilan bertindak
o Tanggung jawab, meliputi :
a. Iptek
b. Etika
c. Agama
d. Budaya
Kesimpulan tujuanv
o Kemampuan bertanggung jawab sesuai hati nurani
o Mengenali masalah hidup, kesejahteraan dan solusi
o Mengenali perubahan dan perkembangan :
a. Ilmu pengetahuan
b. Teknologi
c. Seni
o Memaknai sejarah dan nilai budaya untuk persatuan
- – - {
PEMBAHASAN ILMIAH } – - -
Syarat-syarat
ilmiah Pembahasan Pancasila menurut buku “Tahu dan Pengetahuan” karangan
I.R.Poedjawijatno ada 4, yaitu : Berobjek
Bermetode
Bersistem
Universal
Bermetode
Bersistem
Universal
BEROBJEKv
Menurut filsafat ilmu : Objek Forma
Objek Materia
Menurut filsafat ilmu : Objek Forma
Objek Materia
• Objek
Forma
Sudut pandang tertentu dalam Pembahasan Pancasila.
Pancasila dapat dipandang dari sudut : Moral Moral Pancasila
Ekonomi Ekonomi Pancasila
Pers Pers Pancasila
Hukum Pancasila Yuridis
Filsafat Filsafat Pancasila
Sudut pandang tertentu dalam Pembahasan Pancasila.
Pancasila dapat dipandang dari sudut : Moral Moral Pancasila
Ekonomi Ekonomi Pancasila
Pers Pers Pancasila
Hukum Pancasila Yuridis
Filsafat Filsafat Pancasila
• Objek
Materia
Sasaran pengkajian pancasila adalah Bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya yang meliputi :
Non Empiris Budaya Empiris Adat Istiadat
Moral Bukti Sejarah
Religius Naskah Kenegaraan
Lembaran Sejarah
BERMETODEv
• Analitico Syntetic
Metode pembahasan Pancasila yang merupakan perpaduan metode analisis dan sintetis
• Hermeneutika
Digunakan untuk menemukan makna dibalik objek
• Koherensi Historis
• Pemahaman, Penafsiran dan Interpretasi
Sasaran pengkajian pancasila adalah Bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya yang meliputi :
Non Empiris Budaya Empiris Adat Istiadat
Moral Bukti Sejarah
Religius Naskah Kenegaraan
Lembaran Sejarah
BERMETODEv
• Analitico Syntetic
Metode pembahasan Pancasila yang merupakan perpaduan metode analisis dan sintetis
• Hermeneutika
Digunakan untuk menemukan makna dibalik objek
• Koherensi Historis
• Pemahaman, Penafsiran dan Interpretasi
BERSISTEMv
Hubungan dalam sistem : Interelasi artinya berhubunganv
Interpedensi artinya ketergantungan
Sifat sistem : Koheren (runtut)v
Sehingga sila-sila Pancasila menjadi kesatuan yang sistematik
Hubungan dalam sistem : Interelasi artinya berhubunganv
Interpedensi artinya ketergantungan
Sifat sistem : Koheren (runtut)v
Sehingga sila-sila Pancasila menjadi kesatuan yang sistematik
UNIVERSALv
Berarti tidak terbatas untuk waktu, ruang, keadaan, situsi, kondisi, dan jumlah.v
Hakikatnya : Ontologis Nilai Pancasilav
Intisari / esensi
Makna sila-sila universal
Tingkatan pengetahuan ilmiah :v Deskriptif : Bagaimana
Kausal : Mengapa
Normatif : Kemana
Essensial : Apa
Proses kausalitas Pancasila : Materialisv
Formalis
Effisien
Finalis
Pengamalan :v Das Sollen : yg seharusnya
Das Sein : kenyataan
Berarti tidak terbatas untuk waktu, ruang, keadaan, situsi, kondisi, dan jumlah.v
Hakikatnya : Ontologis Nilai Pancasilav
Intisari / esensi
Makna sila-sila universal
Tingkatan pengetahuan ilmiah :v Deskriptif : Bagaimana
Kausal : Mengapa
Normatif : Kemana
Essensial : Apa
Proses kausalitas Pancasila : Materialisv
Formalis
Effisien
Finalis
Pengamalan :v Das Sollen : yg seharusnya
Das Sein : kenyataan
- – - {
BEBERAPA PENGERTIAN PANCASILA } – - -
Lingkup pengertian : Etimologisv
Historis
Terminologis
Historis
Terminologis
SECARA ETIMOLOGISv
• Bahasa Sansekerta India
o Panca : lima
o Syila : batu sendi, alas, dasar
o Syiila : peraturan tingkah laku yang baik
Berbatu sendi 5Ø
Dasar yang memiliki 5 unsurØ
• Bahasa Sansekerta India
o Panca : lima
o Syila : batu sendi, alas, dasar
o Syiila : peraturan tingkah laku yang baik
Berbatu sendi 5Ø
Dasar yang memiliki 5 unsurØ
• Kitab
Tripitaka
o Suttha Pitaka
o Abhidama Pitaka
o Vinaya Pitaka
o Suttha Pitaka
o Abhidama Pitaka
o Vinaya Pitaka
• Five Moral
Principles, menurut Budha :
o Panatipada veramani sikhapadam samadiyani
Jangan membunuh
o Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani
Jangan mencuri
o Kameshu micchacara veramani sikhapadam samadiyani
Jangan berzina
o Musawada veramani sikhapadam samadiyani
Jangan berbohong
o Surya meraya masjja pamada tikana veramani
Jangan mabuk
o Panatipada veramani sikhapadam samadiyani
Jangan membunuh
o Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani
Jangan mencuri
o Kameshu micchacara veramani sikhapadam samadiyani
Jangan berzina
o Musawada veramani sikhapadam samadiyani
Jangan berbohong
o Surya meraya masjja pamada tikana veramani
Jangan mabuk
• Syair
Pujian Empu Prapanca (sarga 53 bait 2)
Yatnaggegwani Pancasyiila Kertasangkarbhisekaka krama berarti 5 pantangan, berupa :
o Mateni : Membunuh
o Maling : Mencuri
o Madon : Berzina
o Mabok : Mabuk
o Main : Berjudi
Yatnaggegwani Pancasyiila Kertasangkarbhisekaka krama berarti 5 pantangan, berupa :
o Mateni : Membunuh
o Maling : Mencuri
o Madon : Berzina
o Mabok : Mabuk
o Main : Berjudi
SECARA HISTORISv
• Menurut Mr.Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
o Peri Kebangsaan
o Peri Kemanusiaan
o Peri Ketuhanan
o Peri Kerakyatan
o Kesejahteraan Rakyat
• Menurut Mr.Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
o Peri Kebangsaan
o Peri Kemanusiaan
o Peri Ketuhanan
o Peri Kerakyatan
o Kesejahteraan Rakyat
Yang
dituangkan menjadi :
o Ketuhanan Yang Maha Esa
o Kebangsaan Persatuan Indonesia
o Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
o Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
o Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
o Ketuhanan Yang Maha Esa
o Kebangsaan Persatuan Indonesia
o Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
o Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
o Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Menurut
Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
o Nasionalisme / Kebangsaan Indonesia
o Internasionalisme / Perikemanusiaan
o Mufakat / Demokrasi
o Kesejahteraan Sosial
o Ketuhanan yang Berkebudayaan
o Nasionalisme / Kebangsaan Indonesia
o Internasionalisme / Perikemanusiaan
o Mufakat / Demokrasi
o Kesejahteraan Sosial
o Ketuhanan yang Berkebudayaan
Dalam
perkembangannya PANCASILA diusulkan menjadi TRISILA yang berisi :
o Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme
o Sosiso Demokrasi : Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat
o Ketuhanan Yang Maha Esa
o Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme
o Sosiso Demokrasi : Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat
o Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam
perkembangannya TRISILA diusulkan menjadi EKASILA yang merupakan gotong royong
• Menurut
Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
o Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
o Kemanusiaan yang adil dan beradab
o Persatuan Indonesia
o Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan
o Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
o Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
o Kemanusiaan yang adil dan beradab
o Persatuan Indonesia
o Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan
o Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
SECARA TERMINOLOGISv
• Bagian UUD 1945
o Pembukaan (4 alinea)
o 37 Pasal
o Peraturan Peralihan (4 pasal)
o Aturan Tambahan (2 ayat)
• Bagian UUD 1945
o Pembukaan (4 alinea)
o 37 Pasal
o Peraturan Peralihan (4 pasal)
o Aturan Tambahan (2 ayat)
• Konstitusi
RIS (berlaku sejak 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950)
o Ketuhanan Yang Maha Esa
o Peri Kemanusiaan
o Kebangsaan
o Kerakyatan
o Keadilan Sosial
o Ketuhanan Yang Maha Esa
o Peri Kemanusiaan
o Kebangsaan
o Kerakyatan
o Keadilan Sosial
• UUDS 1950
(berlaku sejak 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959)
o Ketuhanan Yang Maha Esa
o Peri Kemanusiaan
o Kebangsaan
o Kerakyatan
o Keadilan Sosial
o Ketuhanan Yang Maha Esa
o Peri Kemanusiaan
o Kebangsaan
o Kerakyatan
o Keadilan Sosial
• Kalangan
Masyarakat
o Ketuhanan Yang Maha Esa
o Peri Kemanusiaan
o Kebangsaan
o Kedaulatan Rakyat
o Keadilan Sosial
o Ketuhanan Yang Maha Esa
o Peri Kemanusiaan
o Kebangsaan
o Kedaulatan Rakyat
o Keadilan Sosial
Pembukaan UUD 1945 dan TAP MPR XX/MPRS/1966
dan INPRES No.12,13 April 1968 menegaskan :Ø
Pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah PEMBUKAAN UUD 1945
Pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah PEMBUKAAN UUD 1945







